Ketua Umum PP AMS: Jawa Barat Harus Berhenti Jadi “Pemadam Kebakaran” dalam Pembangunan

Pakusarakan.com — Ketua Umum Pemgurus Pusat Angkatan Muda Siliwangi (PP AMS), Drs. Rully H. Alfiady, mendorong perubahan cara pandang dalam pembangunan Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat sistem deteksi dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) agar persoalan tidak berkembang menjadi krisis.

Hal itu disampaikan Rully dalam Forum Diskusi Sinergi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Barat bertema “Merajut Kewaspadaan Dini Bersama Pemuda: Sinergi Deteksi dan Cegah Dini ATHG untuk Pembangunan Jawa Barat”, Sabtu (26/9/2026).

Forum tersebut digelar di Aula Kujang Lantai 3, Gedung Twin Tower B, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kolonel Masturi No. 11, Cipageran, Kota Cimahi.

“Firefighter Syndrome” dalam Pembangunan

Dalam paparannya, Rully mengkritisi pola penanganan persoalan pembangunan yang menurutnya masih cenderung reaktif. Pemerintah sering kali baru bergerak ketika persoalan sudah membesar dan menimbulkan dampak luas.

Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai “Firefighter Syndrome”, yakni pola kerja yang lebih sibuk memadamkan masalah daripada membangun sistem untuk mencegah munculnya masalah.

“Kita harus berhenti menjadi pemadam kebakaran yang lelah dan mulai menjadi arsitek sistem yang proaktif,” kata Rully.

Menurut dia, pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun besarnya anggaran. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan sistem pemerintahan dan masyarakat dalam mengenali potensi persoalan sebelum berkembang menjadi krisis.

Karena itu, Rully mengusulkan perubahan pola pikir dari “Pemadam Kebakaran” menjadi “Detektor”.

“Ubah mindset dari sekadar ‘Pemadam Kebakaran’ (reaktif) menjadi ‘Detektor’ (proaktif),” tegasnya.

Hambatan dan Gangguan Tak Bisa Ditangani dengan Cara yang Sama

Rully juga menekankan pentingnya ketepatan dalam membaca persoalan pembangunan. Ia membedakan ‘hambatan’ sebagai persoalan internal dan kronis dengan ‘gangguan’ yang cenderung berasal dari faktor eksternal dan bersifat akut.

Hambatan, menurutnya, dapat berupa birokrasi yang tidak efektif, regulasi yang tumpang tindih, ego sektoral, keterbatasan kapasitas SDM hingga kesenjangan infrastruktur.

Sementara gangguan dapat muncul dalam bentuk persoalan keamanan, kejahatan digital, disinformasi, persoalan sosial maupun berbagai faktor eksternal yang berpotensi mengganggu hasil pembangunan.

Karena karakter keduanya berbeda, pendekatan penyelesaiannya pun tidak dapat disamakan.

Rully menilai hambatan membutuhkan reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola dan peningkatan kapasitas SDM. Sementara gangguan membutuhkan pencegahan, deteksi dini, koordinasi serta penegakan hukum sesuai ketentuan.

Birokrasi, SDM hingga Budaya “Ewuh Pakewuh” Jadi Sorotan

Dalam paparannya, Rully mengidentifikasi sejumlah persoalan internal yang berpotensi menjadi hambatan pembangunan daerah.

Ia menyoroti regulasi yang tumpang tindih dan ego sektoral antar-OPD yang dapat menyebabkan program pembangunan tidak berjalan secara terpadu. Persoalan lain adalah komposisi belanja yang menurutnya perlu diarahkan agar semakin memberikan dampak terhadap pembangunan.

Rully juga menyinggung persoalan kapasitas SDM dan penempatan jabatan yang tidak semata-mata harus mempertimbangkan aspek politik, tetapi juga kompetensi.

Selain itu, kesenjangan infrastruktur dan akses digital di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian. Menurutnya, kesenjangan tersebut dapat memperlebar jarak antara perkembangan kawasan perkotaan dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses.

Dari sisi sosial dan budaya, Rully menyoroti budaya “ewuh pakewuh” atau sungkan yang berlebihan. Menurutnya, budaya tersebut dapat menghambat penyampaian kritik dan mengurangi ruang bagi inovasi.

Ia juga mengingatkan agar forum partisipasi masyarakat, termasuk Musrenbang, tidak berhenti sebagai kegiatan formalitas.

Judol, Pinjol Ilegal dan Kejahatan Siber Jadi Ancaman Baru

Persoalan kewaspadaan dini, lanjut Rully, kini juga harus diperluas ke ruang digital.

Ia menyoroti fenomena judi online (judol), pinjaman online ilegal (pinjol), doxing, scamming, kebocoran data dan ransomware sebagai bentuk gangguan yang berkembang seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital.

Menurut Rully, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan keamanan digital. Dampaknya juga dapat merembet kepada ketahanan ekonomi keluarga dan produktivitas masyarakat.

Dalam konteks perkotaan, Rully mengambil contoh sejumlah persoalan di Kota Bandung, mulai dari sampah, kemacetan, premanisme hingga parkir liar.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh karena dapat memengaruhi efisiensi aktivitas ekonomi dan daya tarik suatu daerah.

Ia juga mengingatkan potensi gangguan berupa penyebaran hoaks dan isu SARA, terutama dalam situasi politik, serta persoalan ekologis yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan.

Pemuda Diminta Tidak Hanya Jadi Objek Pembangunan

Salah satu pesan utama Rully dalam forum tersebut adalah pentingnya meningkatkan posisi generasi muda dalam sistem kewaspadaan dini.

Pemuda, menurutnya, tidak cukup hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Mereka perlu dilibatkan sebagai aktor yang mampu mengenali, mencatat, melaporkan dan mengawal berbagai persoalan di lingkungannya.

Untuk itu, Rully memperkenalkan Formula Deteksi Dini Pemuda: LIHAT, CATAT, LAPOR, KAWAL.

LIHAT, berarti membangun kepekaan terhadap gejala anomali dan kejanggalan.

CATAT, berarti mendokumentasikan temuan berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar opini.

LAPOR, berarti menggunakan kanal resmi pemerintah untuk menyampaikan temuan secara prosedural.

Sedangkan KAWAL berarti memastikan laporan memperoleh tindak lanjut dan tidak berhenti sebagai tumpukan dokumen administratif.

Pembangunan Bukan Hanya Soal Infrastruktur

Rully menegaskan, pembangunan Jawa Barat ke depan perlu menempatkan ketahanan sistem dan akuntabilitas sebagai bagian penting dari keberhasilan pembangunan.

Menurutnya, besarnya anggaran dan banyaknya proyek fisik tidak otomatis menunjukkan bahwa sebuah daerah memiliki sistem pembangunan yang tangguh.

“Pembangunan daerah bukan hanya soal membangun infrastruktur fisik, tetapi membangun sebuah sistem yang tangguh untuk mencegah hambatan dan mendeteksi gangguan,” ujar Rully.

Ia pun mengajak generasi muda dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya kewaspadaan dini yang berbasis data, partisipasi dan tanggung jawab.

“Sudahkah kita berperan sebagai detektor yang tajam di lingkungan kita sendiri, atau kita masih memilih diam sembari menunggu api membesar untuk memanggil pemadam kebakaran?”

Pertanyaan tersebut menjadi penutup paparan Ketua Umum PP AMS dalam forum yang menempatkan sinergi pemuda dan FKDM sebagai bagian dari upaya deteksi serta pencegahan dini ATHG bagi pembangunan Jawa Barat. (Asep ZM/Ipur, ed.)