Rully H. Alfiady Resmi Pimpin AMS 2026–2031, Perkuat Peran Organisasi untuk Jawa Barat dan NKRI

Pakusarakan.com, Bandung  — Rully H. Alfiady resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Angkatan Muda Siliwangi (AMS) periode 2026–2031 dalam pelantikan yang digelar di Grand Asrilia Hotel Bandung, Jumat (14/8/2026). Kepengurusan baru tersebut langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan konsolidasi organisasi hingga pemberdayaan masyarakat desa.

Pelantikan dihadiri para sesepuh, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, serta jajaran pengurus AMS. Momentum tersebut menandai dimulainya periode baru kepemimpinan AMS sekaligus menjadi awal pelaksanaan berbagai agenda organisasi untuk lima tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Rully menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali idealisme dan semangat perjuangan AMS. Ia mengajak seluruh pengurus dan kader bergerak bersama melalui sinergi dan kolaborasi agar AMS semakin relevan serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Amanah ini adalah kehormatan sekaligus panggilan. Mari kita wujudkan AMS yang progresif, inovatif, dan menjadi teladan bagi pemuda Indonesia,” ujar Rully.

Kepengurusan PP AMS periode 2026–2031 diperkuat struktur organisasi yang terdiri atas empat Wakil Ketua Umum dan satu Ketua Harian. Selain itu, terdapat 12 Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal beserta 12 Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara beserta 12 Wakil Bendahara, serta 12 departemen yang mendukung pelaksanaan program kerja organisasi.

AMS dan Tantangan Jawa Barat

Ketua Dewan Penasehat AMS, Ahmad Hidayat, dalam sambutannya meminta kepengurusan baru memperkuat peran AMS dalam menjaga jati diri dan kepentingan Jawa Barat. Ia berharap AMS di bawah kepemimpinan Rully H. Alfiady dapat menjadi “garda terdepan” dalam mengawal pembangunan dan kebijakan pemerintahan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menurut Ahmad, peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan, tetapi juga menyangkut upaya menjaga jati diri Jawa Barat yang berakar pada nilai dan budaya masyarakat Tatar Sunda.

Ahmad juga menyoroti dinamika pembangunan Jawa Barat, termasuk pembahasan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menyesuaikan target pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Ia menilai persoalan transfer ke daerah menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian. Menurut Ahmad, besarnya jumlah penduduk Jawa Barat harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap provinsi tersebut.

“Jawa Barat adalah rumah bagi sekitar 30 persen penduduk Indonesia. Karena itu, kebijakan pemerintah pusat harus memberikan perhatian yang proporsional terhadap kebutuhan Jawa Barat,” kata Ahmad.

Ia menegaskan, AMS memiliki posisi strategis untuk turut mengawal berbagai persoalan Jawa Barat sekaligus menjaga martabat dan identitas budaya Sunda di tengah dinamika nasional.

Menegakkan Nilai Siliwangi

Pesan mengenai jati diri organisasi juga disampaikan Sekretaris Dewan Pembina AMS, Dedi Sopandi, yang mewakili Ketua Dewan Pembina AMS, Dedi Mulyadi. Dalam sambutannya yang disampaikan dalam bahasa Sunda saat membuka Rapat Kerja Paripurna Pusat (Rakerpus) AMS, Dedi menegaskan bahwa Siliwangi merupakan pusat nilai peradaban luhur Sunda.

Menurut Dedi, AMS memiliki kewajiban untuk menegakkan dan menjaga nilai-nilai tersebut. Siliwangi, kata dia, mengandung nilai yang menjunjung tinggi kehormatan, keseimbangan alam, kebijaksanaan, dan kemuliaan.

Sebagai pewaris nilai-nilai Siliwangi, setiap kader AMS juga diminta memegang teguh falsafah jati diri organisasi, yakni “Sholat, Silat, Siliwangi.”

Dedi selanjutnya mengingatkan seluruh pengurus pusat dan kader AMS di mana pun berada untuk memperkuat Catur Watak AMS dalam menjawab tantangan zaman.

Empat watak tersebut meliputi kukuh kana jangji, yakni memegang teguh komitmen dan setia kepada tanah air; leber wawanen, yaitu berani menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah, serta menegakkan keadilan dan kebenaran demi kepentingan bersama; medangkeun kamulyaan, yakni menegakkan kehormatan bangsa dan negara, memperkaya ilmu dan keterampilan, serta memberi manfaat bagi masyarakat; dan silih wawangi, yaitu menebarkan kebaikan serta menjaga tata krama.

Dedi menegaskan, sejarah membuktikan AMS tidak pernah terlepas dari perjalanan perjuangan mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena itu, AMS harus tetap menjadi pengikat dan pemersatu bangsa serta berada di garis terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“AMS harus tetap menjadi pengikat dan pemersatu bangsa serta berada di garis terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI,” tegasnya.

Atas nama Dewan Pembina, Dedi Sopandi kemudian secara resmi membuka Rakerpus AMS yang menjadi forum untuk membahas arah dan program kerja organisasi periode 2026–2031.

Langsung Konsolidasi dan Garap Desa

Usai pelantikan, kepengurusan baru AMS langsung menyiapkan sejumlah agenda strategis. Konsolidasi internal menjadi salah satu prioritas melalui kegiatan retreat dan penyegaran pengurus.

Dari total 82 orang pengurus, komposisi kepengurusan juga mencakup unsur masyarakat. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat soliditas internal sekaligus menghadirkan perspektif baru dalam pengelolaan organisasi.

AMS juga menargetkan konsolidasi dengan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota atau distrik dapat diselesaikan pada tahun ini. Konsolidasi tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah sekaligus memastikan aspirasi dari tingkat bawah dapat terakomodasi dalam program organisasi.

Di bidang pemberdayaan masyarakat, PP AMS menyiapkan program pendampingan desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program tersebut akan dibahas melalui rapat kerja, termasuk penjajakan kolaborasi dengan Kementerian Desa.

Program pendampingan diarahkan untuk membantu pengembangan potensi ekonomi desa sekaligus mendorong kemandirian masyarakat. AMS ingin memastikan desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang mampu mengembangkan potensi dan menciptakan kemajuan.

Selain itu, AMS akan membangun komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait agenda kepemiluan ke depan. Langkah tersebut ditujukan untuk menyesuaikan agenda organisasi dengan kegiatan kepemiluan sehingga kader AMS dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa kepengurusan AMS periode 2026–2031 tidak hanya menempatkan konsolidasi internal sebagai prioritas, tetapi juga berupaya memperluas kontribusi organisasi di tengah masyarakat.

Dengan fondasi nilai Siliwangi, penguatan Catur Watak AMS, konsolidasi organisasi, serta program pemberdayaan desa, kepengurusan Rully H. Alfiady menghadapi tantangan untuk menerjemahkan sejarah dan nilai organisasi menjadi kerja nyata bagi Jawa Barat dan Indonesia. (Asep ZM/Ipur (ed.))