AMS: Ini adalah Tragedi Demokrasi!

Pakusarakan.com — Angkatan Muda Siliwangi (AMS) menyatakan keprihatinannya atas jatuhnya korban jiwa dan luka dalam demonstrasi yang berakhir ricuh di Jakarta, Kamis, (28/08/25).

Penjabat (Pj.) Ketua Umum Pengurus Pusat AMS, Rully Alfiady, dalam siaran pers yang diterima redaksi Pakusarakan.com, menyampaikan duka yang mendalam bagi keluarga korban meninggal dunia.

“Kami dari AMS menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya saudara Affan Kurniawan dalam peristiwa kerusuhan demonstrasi di Jakarta, kemarin,” ujarnya.

Menurut Rully, kejadian ini harus dipandang sebagai tragedi demokrasi.

“(Peristiwa) ini bukan sekadar akibat benturan massa dengan aparat, melainkan cermin dari kegagalan kepemimpinan politik dalam merawat ruang demokrasi.” Untuk menciptakan de-eskalasi, Rully mendesak agar pemerintah dan elit politik segera menghentikan komunikasi yang menyakiti publik, serta menggantikannya dengan langkah konkret yang berpihak pada rakyat.

Dalam beberapa waktu terakhir, AMS mencatat elit politik dan pejabat publik kerap mengeluarkan kebijakan serta pernyataan yang nir-empati, bahkan menyinggung perasaan rakyat yang tengah menghadapi kesulitan.

Retorika yang meremehkan jeritan masyarakat hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan, memperkuat kemarahan, dan akhirnya mendorong eskalasi konflik di lapangan.

Dalam siaran pers yang ditandatangani Pj. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, Asep Andrian, AMS menyampaikan beberapa butir seruan berikut:

1. Agar pemerintah dan elit politik segera menghentikan praktik komunikasi yang menyakiti publik, serta menggantinya dengan langkah nyata yang berpihak pada rakyat.

2. Dilakukan investigasi independen atas jatuhnya korban jiwa, bukan sekadar pernyataan retoris tanpa tindak lanjut.

3. Aparat keamanan harus diposisikan sebagai pelindung warga, bukan sebagai alat represi, serta

4. Parlemen dan lembaga pengawas negara wajib mengambil peran aktif dalam mengawal akuntabilitas pemerintah.

Senada dengan seruan PP AMS, organ mahasiswa AMS yaitu Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi (IMA AMS) juga menyampaikan pernyataan sikap.

Moch. Ryan Ibrahim, Ketua Umum BPP IMA AMS memandang kejadian ini sebagai ujian atas demokrasi di Indonesia.

Secara khusus, IMA AMS bahkan menganggap pengerahan kekuatan polisi untuk menghalau demonstran adalah kegagalan DPR menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi publik.

Tindakan represif yang dilakukan kepolisian bukan hanya mencederai rasa keadilan, namun juga merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hukum, hak asasi manusia, serta prinsip dasar tugas kepolisian sebagaimana tercantum dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana disebutkan bahwa aparat kepolisian berkewajiban melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakan hukum. Namun fakta dilapangan menunjukan hal yang sebaliknya.

Dalam pernyataan sikapnya IMA AMS menyerukan beberapa tuntutannya:

1. Mendesak DPR agar lebih mengutamakan suara rakyat serta membuka ruang dialog terkait tuntutan atas pembahasan kenaikan tunjangan DPR yang dianggap berlebihan dan melukai perasaan masyarakat.
2. Menuntut Polri bertanggung jawab atas meninggalnya Alm. Affan Kurniawan yang menjadi korban terlindas kendaraan taktis Brimob, serta segera memberhentikan oknum-oknum Polri yang terlibat dalam insiden tersebut.
3. Menuntut adanya reformasi internal di tubuh Polri dengan menegaskan kembali fungsi utama Polri untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan menjadi perisai bagi pejabat dalam melakukan penindasan terhadap rakyat.
4. Mendesak Polri untuk memastikan seluruh jajaran di setiap daerah tidak melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang menyampaikan aspirasinya melalui aksi demonstrasi.
5. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan aparat terhadap rakyat.

Krisis kepercayaan ini tidak akan selesai dengan pembenaran atau saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk mengakui kesalahan, empati yang nyata kepada korban, serta komitmen untuk membenahi kebijakan dan tata kelola yang telah menyulut api kemarahan publik. (Ipur)