Bencana Tak Lagi Menunggu Musim, Jawa Barat di Ambang Krisis Ekologis

Pakusarakan.com— Ancaman bencana di Jawa Barat tidak lagi datang sebagai peristiwa musiman, melainkan menjadi risiko harian yang lahir dari akumulasi tekanan ekologis dan tata kelola ruang yang bermasalah. Banjir, longsor, cuaca ekstrem, hingga gempa bumi kini membayangi hampir seluruh wilayah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Potensi Bencana Alam di Jawa Barat: Siapa yang Menjadi Korban?” yang digelar Forum Dangiang Siliwangi di Sekretariat AMS, Jalan Braga, Bandung, Selasa (10/12/25). Diskusi ini mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, dan organisasi masyarakat sipil untuk membaca ulang akar persoalan kebencanaan di Jawa Barat.

Baca juga: Forum Dangiang Siliwangi Dorong Sistem Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Analis kebencanaan BPBD Jawa Barat, Edwin Zulkarnain, menegaskan bahwa tidak ada satu pun kabupaten/kota di Jawa Barat yang bebas dari ancaman bencana. Berdasarkan kajian risiko 2025–2029, Jawa Barat berada dalam zona ancaman berlapis, mulai dari banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, cuaca ekstrem, hingga gempa bumi dan tsunami.

Menurut Edwin, persoalan kebencanaan tidak semata soal besarnya ancaman alam, tetapi juga menyangkut kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam meresponsnya. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas karena ketangguhan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada negara.

Baca juga: FK3I Kecam Pemkot Bandung: Kebijakan Sampah dan Kebun Binatang Sarat Kepentingan Bisnis

Dari sisi kebijakan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Raden Tedi, menyoroti persoalan perizinan dan lemahnya pengawasan sebagai sumber masalah yang berulang. Pemerintah daerah kerap berada dalam dilema antara mengejar Pendapatan Asli Daerah dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, Dadang Sudarja Dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Jawa Barat mengungkapkan kerusakan Daerah Aliran Sungai, terutama di Bandung Utara dan Selatan, akibat alih fungsi kawasan lindung menjadi wilayah komersial.

Baca juga: PWNU: Satu Ormas Berulah, Semua Jadi Negatif

Direktur WALHI Jawa Barat, Wahyudin,  menyimpulkan bahwa ketimpangan penguasaan lahan dan lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi akar masalah kebencanaan. Diskusi ditutup dengan kesepakatan bahwa ketangguhan harus dibangun sebagai budaya melalui peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat.

Turut menanggapi tema yang disajikan, Supardiyono Sobirin, aktivis DPKLTS, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat. “Ketangguhan adalah budaya baru yang harus dibangun, bukan proyek,” ujarnya.

Bencana, pada akhirnya, bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah cermin dari cara manusia mengelola tanah, air, dan masa depan generasinya. (Ipur)