Pernikahan Keluarga Pejabat Seharusnya Lebih Sederhana

Pakusarakan.com, Bandung — Hari Jumat 18 Juli 2025, menjadi hari yang kelam bagi masyarakat Garut. Setidaknya 3 orang tewas berdesakan saat mengantre makan gratis di Pendopo Garut usai salat Jumat dalam pesta syukuran pernikahan Maula Akbar, anggota DPRD Jawa Barat yang juga merupakan putra dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dengan Putri Karlina, Wakil Bupati Garut, putri dari Irjen Pol. Karyoto, Kapolda Metro Jaya.

Tiga korban meninggal merupakan seorang lansia, seorang bocah 8 tahun, dan seorang polisi anggota Polres Garut. Fakta ini semakin memilukan ketika kita menyadari bahwa seorang anak perempuan berusia 8 tahun, Vania Aprilia, tewas dalam insiden tersebut. Bagaimana mungkin sebuah perayaan bahagia berubah menjadi ajang kematian yang tragis?

Ketiganya meninggal dunia akibat desakan massa yang berebut masuk ke pendopo untuk mendapatkan makan gratis yang disediakan penyelenggara. Ini bukan fenomena yang tiba-tiba muncul, melainkan hasil dari perencanaan yang buruk dan pengabaian terhadap aspek keselamatan publik.

Tragedi ini menunjukkan kegagalan total dalam manajemen kerumunan. Ribuan warga mulai memadati area alun-alun setelah salat Jumat. Warga antre di dua gerbang pendopo, namun tidak ada sistem pengaturan yang memadai untuk mengantisipasi lonjakan massa yang dapat diprediksi.

Tentu saja, kita tidak bisa menuding sepenuhnya pihak penyelenggara tanpa penyelidikan menyeluruh. Namun, sebagai figur publik tertinggi di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi memiliki tanggung jawab moral dan politik yang besar.

Ironi terbesar dari insiden yang menurut sebuah sumber menyebutkan tidak kurang dari 26 orang sempat mendapatkan perawatan di RSUD Garut ini adalah “citra sederhana” yang selama ini dimunculkan oleh gubernur berjuluk Bapak Aing ini.

Kesederhanaan yang ingin ia tanamkan di masyarakat Jawa Barat dengan, di antaranya, melarang kegiatan wisuda sekolah seakan ia langgar dengan pesta pernikahan anaknya dengan mengundang ribuan orang.

Usai kejadian ini, publik menanti ketegasan yang selama ini kerap ia tampilkan. Terlebih, Dedi pernah memberhentikan dua orang kepala sekolah (SMA Negeri 6 Kota Depok dan SMA Negeri 1 Kabupaten Cianjur) yang melaksanakan kegiatan study tour ke luar provinsi.

“Sanksi pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas melanggar surat edaran dari Pak Bey, Pj Gubernur yang lama, ketika itu terjadi kecelakaan anak SMK Depok di Ciater Subang,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Kompas.com sebelum acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar.

Menanggapi peristiwa ini, Rully Alfiady, Penjabat (Pj.) Ketua Umum AMS menyampaikan duka cita mendalam pada pihak keluarga yang mengalami korban jiwa dan keluarga yang anggotanya tertimpa luka baik ringan maupun berat.

“Betapa hal itu tidak semestinya terjadi, karena sesungguhnya syukuran atas menikahnya 2 orang hamba Allah adalah peristiwa sakral dan penuh khidmat diliputi rasa suka cita yang penuh tawadhu,” ujar Rully.

Dari peristiwa tersebut, Rully menyebutkan, pesta hajatan pejabat atau putra-putrinya sebaiknya dilaksanakan lebih sederhana, seperti yang selalu dianjurkan oleh para pemimpin kita dalam setiap pidatonya. (Ipur)