Menjaga Integritas Politik: Pentingnya Prinsip “Pacta Sunt Servanda” Menjelang Pilkada Serentak

Oleh: Moch. Ryan Ibrahim, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi (BPP IMA-AMS)

Menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, prinsip “Pacta Sunt Servanda” atau “Perjanjian harus dipatuhi” menjadi semakin relevan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kesepakatan dan komitmen dalam proses politik, terutama di saat-saat kritis seperti pemilihan kepala daerah.

Koalisi Politik dan Kesepakatan Kampanye

Seiring dengan semakin intensifnya kampanye, partai-partai politik membentuk koalisi untuk mendukung calon yang mereka usung. Prinsip “Pacta Sunt Servanda” mengharuskan semua pihak untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Pelanggaran terhadap kesepakatan ini sering kali memicu drama politik, mengancam stabilitas koalisi, dan dapat mempengaruhi hasil Pilkada.

Kandidat juga diingatkan untuk menepati janji-janji kampanye mereka, yang merupakan perjanjian moral dengan pemilih. Pelanggaran janji ini tidak hanya merusak kredibilitas kandidat, tetapi juga dapat menggerakkan gelombang ketidakpuasan yang berpotensi merusak dukungan politik.

Dukungan Pihak Ketiga dan Transparansi Pemilu

Selain itu, banyak kandidat menjalin kesepakatan dengan kelompok masyarakat dan organisasi untuk memperkuat dukungan. Kegagalan dalam memenuhi kesepakatan ini dapat mengakibatkan penarikan dukungan, yang bisa mengubah peta politik lokal secara drastis.

Prinsip ini juga berlaku pada pengawasan pemilu. Kepatuhan terhadap kesepakatan mengenai transparansi dan kejujuran dalam proses Pilkada adalah kunci untuk menjaga integritas pemilu dan menghindari konflik.

Kesimpulan

Di tengah ketegangan politik menjelang Pilkada serentak, prinsip “Pacta Sunt Servanda” berperan sebagai landasan moral dan hukum yang memastikan stabilitas dan kepercayaan dalam proses politik. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat membawa dampak serius pada proses demokrasi dan hubungan antar aktor politik.